Connect with us

Kepulauan Riau

Pemkab Karimun Dinilai Diskriminatif Soal Kerjasama Media, Aspemo Berencana Mediasi

Diterbitkan

Pada

GDN online, Tanjungpinang – Sedikitnya 65 badan usaha media online di Kepulauan Riau, mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Karimun dalam membuat ketentuan persyaratan kerjasama yang dinilai sangat diskriminatif dan dapat ‘membunuh’ hak berusaha bagi dunia usaha media digital di provinsi ini. Mereka berharap Asosiasi Pemilik Media Online (Aspemo) Kepri turun tangan melakukan mediasi persoalan ini.

Kebijakan Pemkab Karimun dianggap telah menutup kesempatan berusaha bagi badan usaha media online yang dilindungi UU tersebut tertuang dalam surat Pengumuman Publikasi media massa nomor 480/HMS/149/XII/2017 yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun tanggal 11 Desember 2017.

Berikut isi pengumuman itu:

1. Mengajukan permohonan kerjasama penyebaran informasi dan publikasi untuk tahun 2018 dengan melampirkan profil perusahaan lengkap dengan dokumen sebagai berikut ; pengesahan menteri hukum dan ham; surat domisili; NPWP; SIUP; TDP; izin-izin teknis lainnya

2. Lolos verifikasi Administrasi Dewan Pers

3.Pimpinan Redaksi minimal dijabat oleh Wartawan Utama dengan melampirkan photocopy kartu dan surat penunjukan sebagai pemimpin redaksi

4.Menempatkan wartawan liputan khusus dikabupaten Karimun, minimal Wartawan muda dengan melampirkan photocopy kartu pers serta terdaftar sebagai anggota salah satu organisasi yang diakui dewan pers (PWI,AJI dan IJTI)

5. Melampirkan kliping berita positif tentang pemerintah kabupaten Karimun 3 (tiga) bulan terakhir.

6.Berkas dimasukkan kedalam amplop coklat folio A4.

Adapun kebijakan yang dianggap diskriminatif itu, terletak pada point 2,3 dan 4, yakni harus Lolos verifikasi Administrasi Dewan Pers. Lalu Pimpinan Redaksi media online tersebut minimal dijabat oleh Wartawan Utama dengan melampirkan photocopy kartu dan surat penunjukan sebagai pemimpin redaksi.

Kemudian menempatkan wartawan liputan khusus dikabupaten Karimun, minimal Wartawan muda dengan melampirkan photocopy kartu pers serta terdaftar sebagai anggota salah satu organisasi yang diakui dewan pers (PWI, AJI dan IJTI)

Pada point 2 (harus lolos verifikasi dewan pers), diprotes karena sebagian besar perusahaan media online di Kepri, belum terdaftar di dewan pers, karena bukannya tidak bersedia, tapi masih dalam tahap penilaian, karena verifikasi tersebut membutuhkan waktu lumayan lama. Kemudian Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan aturan atau himbauan, bahwa perusahaan yang belum terverifikasi tidak boleh melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah.

Itu artinya persyaratan yang dibuat Pemkab Karimun ini, dibuat tanpa dasar yang jelas. Sebab, hingga saat ini tidak ada Kepmendagri, Perda atau Perbup yang mengatur setiap badan usaha jasa (termasuk penyebarluasan informasi media) yang berbadan hukum resmi, baru memiliki hak untuk diajak kerjasama, setelah perusahaan tersebut lolos verifikasi dewan pers.

Kemudian mengenai persyaratan wartawan dan Pemimpin Redaksi harus berstatus Wartawan muda dan Wartawan Utama yang dikeluarkan organisasi wartawan yang diakui oleh Dewan Pers. Syarat ini sama saja ‘membunuh’ kesempatan media online Kepri, yang belum menjadi anggota asosiasi wartawan tersebut.

Sebab, status wartawan muda atau wartawan utama itu, bisa diperoleh setelah mengikuti Ujian Kopentensi Wartawan. Persoalannya adalah, pelaksanaan UKW itu sendiri untuk di Kepri dilaksanakan oleh satu lembaga saja yakni PWI.

Sementara, belum semua wartawan online terdaftar sebagai anggota arganisasi pers ini. Dan patut dicatat, sekarang ini di Kepri sendiri ada kesan lembaga PWI itu hanya menjadi milik media-media besar saja. Sementara media yang baru tumbuh cenderung tidak diayomi. Hal ini pula yang melatari lahirnya organisasi baru, yakni Ikatan Wartawan Online (IWO).

Kemudian PWI itu sendiri tidak jelas kapan waktunya atau tidak terjadwal dalam melaksanakan UKW. Dalam setahun, satu sekali saja belum tentu terlaksana. Disini letak persoalannya. Alhasil para wartawan acapkali kecolongan untuk mengikuti UKW tersebut.

Tanggapan Aspemo

Menanggapi hal itu pengurus Asosiasi pemilik media online (ASPEMO) Kepri yang telah mendeklarasikan ASPEMO Kepri di Tanjungpinang 16 Desember 2017 menyatakan sikap.

Pengurus ASPEMO Kepri wadah berhimpunnya 65 pemilik media online yang berbadan hukum akan menyambangi Pemkab Karimun dalam waktu dekat untuk bersilaturahmi sekaligus memediasi keberatan para pemilik media online di Kepri terkait pengumuman itu.

Ketua Aspemo Kepri Jonni Pakkun mengatakan bahwa pengurus Aspemo Kepri tempat bernaung badan usaha mempunyai kekuatan hukum dan dilindungi undang-undang di Indonesia telah menerima keberatan dan keluhan para pemilik media online terkait syarat kerja sama media online dengan Pemkab Karimun.

“Untuk itu kita jalin komunikasi dan mediasi dengan pemkab Karimun sebelum melakukan langkah hukum seperti yang di rencanakan para pemilik media online,” Jelas Jonni dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/12/2017).

Sementara itu Ketua Harian Aspemo Kepri Azli Rais Aduspil mengatakan dalam menanggapi situasi ini dia menghimbau kepada para pemilik media yang etrgabung dalam Aspemo untuk tetap sabar dan tidak menghujat.

Karena menurut dia Aspemo sudah sepakat mengambil langkah terbaik dan bermartabat karena bagaimanapun Perusahan Pers yang berbadan hukum tetap akan bermitra dengan Pemkab Karimun.

“Kita sudah sepakat agar Aspemo bisa, maka kita akan tempuh langkah-langkah yang elegan sesuai kaidah Hukum,” kata Azli Rais

Sekjen Aspemo Kepri Agung E.H mengatakan saat ini tengah menyiapkan langkah administrasi dan mediasi dengan pemkab Karimun.

Agung menambahkan, Aspemo Kepri juga telah mengirim surat ke Pemkab Karimun meminta kesediaan pihak pemkab Karimun dalam hal Ini Bupati Karimun, Sekda Karimun dan Humas agar bisa bertemu dengan pengurus Aspemo dan berdialog.

“Kami berharap dengan dialog ini masalah bisa diselesaikan dengan baik sesuai kaidah hukum dan peraturan yang berlaku,” katanya.

Sebelumnya dalam acara Dialog bersama anggota Aspemo Hermawanto SH, MH yang sering diminta menjadi kuasa hukum dalam kasus-kasus yang berkaitan dibidang pers menjelaskan, bahwa ada potensi pelanggaran administrasi terkait kebijakan pemkab Karimun dan bisa jadi juga ada pelanggaran norma hukum.

“Jika badan usaha pers menghadapi situasi seperti ini sebaiknya memang mengujinya melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN) agar nanti jelas apakah sebuah kebijakan bisa dipertangungjawabkan sesuai kaidah hukum administrasi negara atau malah harus di batalkan,” Jelas Hermawanto. (*)

Continue Reading
Advertisement
Klik Untuk Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top News


Penerbit dan Pengelola : PT Garda Nusantara Intermedia | Akta No. 09 tanggal 21 Desember 2017 Notaris: Raden Dian Nugroho Kusuma, SH, M.Kn
Pengesahan Kemenkum HAM :No AHU 0058430. AH. 01.01 Tahun 2017
Alamat Redaksi/Usaha: Komplek Citra Batam Blok C. No.18 Kel Teluk Tering – Batam Kota, Kepulauan Riau
Perwakilan Natuna – Jl. Datok Kayo Wan Mohamad Rasyid No 2 Ranai, Kabupaten Natuna Propinsi Kepri Telpon 0773-31630 Kodepos 29711
copyright © 2006 - 2017 . Keseluruhan Hak Cipta dilindungi Undang-undang | http://gardanunsantaraonline.com

Lewat ke baris perkakas