Connect with us

Editorial / Opini

Editorial: Pejabat Kejar Kursi DPD, Demi Rakyatkah?

Diterbitkan

Pada

Kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memang empuk untuk diduduki. Bukan Cuma karena besarnya gaji, tapi karena posisinya yang sejajar dengan anggota DPR-RI. Karena itu jabatan wakil daerah ini jadi incaran banyak orang. Terutama bagi mereka yang idealis dan cenderung bersikap kritis.

Keberadaan DPD memang sangatlah strategis. Disebut strategis karena pembentukan lembaga itu di era reformasi sebagai titik temu dua gagasan besar, yaitu demokratisasi dan integrasi nasional. DPD dibentuk untuk menggantikan keberadaan utusan daerah dan utusan golongan di MPR yang tidak dipilih rakyat.

Anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat, sehingga terpenuhilah gagasan demokratisasi. Tidak kalah pentingnya, kehadiran DPD bertujuan mengakomodasi kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. DPD ada solusi atas tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang jika tidak cermat dikelola. Karena itulah, anggota DPD berperan sebagai representasi kepentingan rakyat di daerah.

Tak terkecuali di Kepulauan Riau. Setidaknya menurut Komisioner KPU Ridarman Bay, sudah ada 15 nama yang menyerahkan syarat dukungan pemilih untuk maju di ajang pemilihan September 2019 mendatang. Saat ini KPU pun tengah melakukan verifikasi factual terhadap syarat dukungan yang diajukan tersebut.

Kelima belas nama itu, adalah H. Alias Wello, S.IP , Alfin, S.TP, MH, H. Dharma Setiawan, Drs H Surya Makmur Nasution. M.Hum, Mohammad Nabil, Dr. H. Hardi Selamat Hood, M. Syahrial, Ria Saptarika, Dr. Richard H. Pasaribu, B.Sc. M. Sc, Moch Nasrudin, H. Sukhri Farial, Riki Syolihin, Haripinto Tanuwidjaja, Ir. Mustafa Wijaya, dan Sabar Hasibuan.

Yang menarik disimak, ke lima belas bakal calon tersebut, sebagian ada pejabat eksekutif dan legislatife yang masih aktif. Mereka rela berencana melepas jabatannya – yang sebenarnya juga selalu jadi rebutan public – untuk mengenjar status anggota DPD. Padahal, mengumpulkan syarat dukungan pemilih, tentu bukan hal yang mudah. Butuh waktu panjang. Apalagi untuk Kepri minimal harus 2000 pendukung yang memilki KTP aktif.

Alfin misalnya, ia masih menjabat sebagai Ketua DPD Partai PKS Tanjungpinang, Dharma Setiawan yang menjabat Ketua DPD Partai PAN Tanjungpinang, juga Syahrial yang masih tercatat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang, bahkan Bupati Lingga, Alias Wello yang masih menjabat Bupati Lingga.

Lalu apa yang dikejar? Pertanyaan inilah yang memang harus dijawab secara jujur berdasarkan hati nurasi masing-masing bakal calon. Sebab, yang pasti rakyat pemilik KTP bersedia memberikan dukungan sebagai pemilih, tentu karena berharap agar sang calon dapat mewakili aspirasinya, serta memperjuangkan nasib kehidupan mereka ke posisi yang lebih baik.

Bupati Lingga Alias Wello, misalnya. Ia tercatat sebagai bakal calon paling awal yang mendaftar di KPU. Awe begitu panggilan akrabnya, bukan tak ikhlas dengan jabatannya sebagai bupati. Tapi menurutnya, waktu tiga tahun, sejak ia dilantik 2014 lalu, sudah cukup baginya untuk mengabdi di daerah Lingga. Awe rupanya memiliki keinginan besar memajukan Kepulauan Riau, termasuk tanah kelahirannya kabupaten Lingga,  lewat ‘baju’ anggota DPD RI.

Memang, lewat kursi anggota DPD, mungkin saja Awe atau bakal calon lainnya, kelak bisa lebih bersuara lantang agar kepentingan rakyat di Kepri, mengenai segala aspek kehidupan, mendapat perhatian pemerintah pusat. Seperti tingginya harga BBM untuk nelayan, tarif listrik di Batam yang mencekik leher, serta mahalnya harga beras.

Apalagi sekarang ini pertumbuhan ekonomi Kepri masih berada di titik nadir. Ini terjadi karena memang perhatian pusat terhadap Kepulauan Riau, yang memiliki 7 daerah kabupaten kota, masih dirasakan minim. Anggaran pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBD. Investasi terpuruk, akibat kebijakan yang tak popular dan banyak lagi penyebab lainnya.

Menjadi anggota DPD, tentu sebuah cita-cita yang sangat mulia. Dan sejatinya anggota DPD memang harus menjadi penyambung lidah rakyat di daerah. Rakyat yang telah memparcayakan hak konstitusinya, agar selalu diperhatikan dan diperjuangkan kepentingannya.
Karena itu, jika sudah dipercaya jangan sampai mengecewakan. Jadilah wakil rakyat daerah yang jujur dan selalu amanah. Bukan wakil daerah yang hanya ‘menggendutkan’ perutnya sendiri. Apalagi dengan cara korup.

Top News


Penerbit dan Pengelola : PT Garda Nusantara Intermedia | Akta No. 09 tanggal 21 Desember 2017 Notaris: Raden Dian Nugroho Kusuma, SH, M.Kn
Pengesahan Kemenkum HAM :No AHU 0058430. AH. 01.01 Tahun 2017
Alamat Redaksi/Usaha: Komplek Citra Batam Blok C. No.18 Kel Teluk Tering – Batam Kota, Kepulauan Riau
Perwakilan Natuna – Jl. Datok Kayo Wan Mohamad Rasyid No 2 Ranai, Kabupaten Natuna Propinsi Kepri Telpon 0773-31630 Kodepos 29711
copyright © 2006 - 2017 . Keseluruhan Hak Cipta dilindungi Undang-undang | http://gardanunsantaraonline.com

Lewat ke baris perkakas