Connect with us

Bintan

Rokok Ilegal Beredar di Kepri, Bea Cukai Dinilai ‘Lemot’

Diterbitkan

Pada

GDN Online, Tanjungpinang – Maraknya peredaran rokok non pajak di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengakibatkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat angkat bicara.  Mereka menuding bahwa aparat penegak hukum seperti Bea Cukai (BC) “Lemot”.

Sorotan kepada kinerja BC dituding “lemot”. Hal itu muncul berawal dari marakanya rokok ilegal di  Provinsi Kepri namun tidak tersentuh oleh hukun.  Demikian disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Crisis Centre (ICC)  Provinsi Kepulauan Riau Laede Kamaruddin terkait maraknya rokok ilegal di Kepri seperti Tanjungpinang (14/11/2018).

Dirinya mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum misalnya BC Provinsi Kepri terlihat lemah dalam penindakan barang ileggal seperti rokok yang bebas terjual kawasan zona  terlarang di wilayah Kepri, misalnya sebagian kota Tanjungpinang.

“Bea Cukai Mandul, setiap awal bulan antara tanggal lima hingga tanggal sepuluh oknum berinisial (BB) sudah sibuk bagi jatah untuk oknum agar peredaran rokok non pajak itu tidak tersentuh hukum,” ujar Laode.

Dijelaskan Laode,  di perkirakannya sejumlah oknum pejabat penting di Provinsi Kepri dituding ikut menunggangi peredaran rokok non pajak itu, sehingga kegiatan penggelapan pajak tersebut mulus tanpa ada hambatan. Ungkapnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 02 tahun 2009 mengenai perlakuan kepabeanan, perpajakan dan cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun telah diatur dengan jelas.

Selain Bea Cukai, oknum pejabat penting dituding ikut bermaian seperti, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pejabat Free Trade Zona (FTZ) Kepri  diduga ikut terlibat terkait dalam permainan kuota rokok tanpa pajak itu.  ” Selain oknum pejabat penting, saya menduga BC, BUMD, dan FTZ terlibat sehingga peredaran barang ilegal itu tidak bisa tersentuh hukum” jelas Laode.

Dejlaskan Laode,  selain BC, kinerja FTZ dan BUMD juga perlu dipertanyakan dan mereka harus bertanggung jawab. ” Kita hitung saja dalam setiap hari berapa batang rokok habis, jika di kali satu bulan,  milliaran rupiah pajak dari rokok  digelapkan oknum mafia rokok itu, harusnya pimpinan FTZ dan BUMD bisa diperiksa ” tegas Laode.

Sementara itu Kepala Seksi Penyuluhan dan Informasi Bea Cukai Tipe A Tanjungpinang Oka. A Setiawan kepada Wartawan menjelaskan, Bahwa pihaknya telah kewalahan mengantisipasi peredaran rokok ilegal itu disebabkan  Over Kuota.

“Kuota rokok ini terlalu over sehingga pihak kita kewalahan menyetopnya. Pihak kita juga sudah menyurati Dirjen tiga bulan yang lalu agar kuota rokok tersebut dikirangi, namun hingga saat ini surat kita belum ada ditanggapan, ” terang Oka. (Jhon)

Top News


Penerbit dan Pengelola : PT Garda Nusantara Intermedia | Akta No. 09 tanggal 21 Desember 2017 Notaris: Raden Dian Nugroho Kusuma, SH, M.Kn
Pengesahan Kemenkum HAM :No AHU 0058430. AH. 01.01 Tahun 2017
Alamat Redaksi/Usaha: Komplek Citra Batam Blok C. No.18 Kel Teluk Tering – Batam Kota, Kepulauan Riau
Perwakilan Natuna – Jl. Datok Kayo Wan Mohamad Rasyid No 2 Ranai, Kabupaten Natuna Propinsi Kepri Telpon 0773-31630 Kodepos 29711
copyright © 2006 - 2017 . Keseluruhan Hak Cipta dilindungi Undang-undang | http://gardanunsantaraonline.com

Lewat ke baris perkakas