Connect with us

Hankam NKRI

Ini Sejarah Ruang Udara (FIR) Kepri di Kendalikan Singapura

Diterbitkan

Pada

Singapur kuasai FIR kepri

GDN Online, Nasional – Mantan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Leonardus Benny Moerdani pernah marah karena kesulitan mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Ranai Natuna, Kepulauan Riau. Ia sulit mendapat izin mendarat dari Singapura. Peristiwa 27 tahun lalu itulah yang menyadarkan pentingnya penguasaan Wilayah Udara Natuna atau Kepulauan Riau.

Amarah Jendral Benny inilah yang menjadi titik tonggak keinginan agar pemerintah Indonesia merebut kuasa wilayah udara Kepri  agar jadi kenyataan. Indonesia optimistis mengambil alih kendali ruang wilayah udara FIR di Kepri dari Singapura.

Indonesia targetkan akhir 2019 kendalikan FIR wilayah Kepri

Sejumlah pernyataan resmi pejabat pemerintah sejak insiden itu menargetkan 2019 kendali FIR sudah kembali ke tangan Indonesia. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo pada 2015 yang menyatakan tiga atau empat tahun sejak saat itu pemerintah siap mengelola FIR dari Singapura.

Lalu bagaimana bisa Singapura punya hak mengatur ruang udara yang jelas-jelas masuk ke wilayah Indonesia? Jawabannya ada pada konvensi International Civil Aviation Organization (ICAO) di Dublin, Irlandia, pada 1946.

Dikutip dari penjelasan CNN.com, Kala itu forum ICAO mempercayakan Singapura dan Malaysia untuk mengelola FIR Kepri. Singapura memegang kendali sektor A dan C, Malaysia mengendalikan sektor B.

Alasannya sederhana, Singapura yang saat itu masih koloni Inggris dianggap mumpuni secara peralatan dan sumber daya manusia. Lagipula, otoritas Singapura yang saat itu paling dekat dengan FIR Kepri.

Syahdan terjadilah insiden yang membikin Benny Moerdani tadi geram. Lalu pada 1993, dalam sebuah pertemuan ICAO di Bangkok, Thailand, pemerintah gagal meyakinkan forum. Alasannya, Indonesia dianggap belum memiliki peralatan dan infrastuktur yang memadai untuk mengendalikan FIR Kepri.

“Kita dianggap belum punya kemampuan yang memadai, baik dari fasilitas, bandara, pengawasan penerbangan, personel-personel. Kalau diserahkan ke kita dianggap akan berisiko,” ujar pengamat militer dari Indonesia Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, Selasa (11/12).

Semenjak Jokowi memegang tampuk kekuasaan, Indonesia berpaling kepada penguatan kawasan maritim dan udaranya. Target sudah dipasang sejak 2015. Hal ini memungkinkan karena Indonesia sudah memiliki payung hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. (red)

 

 

sumber :

CNN dan berbagai sumber:

Top News


Penerbit dan Pengelola : PT Garda Nusantara Intermedia | Akta No. 09 tanggal 21 Desember 2017 Notaris: Raden Dian Nugroho Kusuma, SH, M.Kn
Pengesahan Kemenkum HAM :No AHU 0058430. AH. 01.01 Tahun 2017
Alamat Redaksi/Usaha: Komplek Citra Batam Blok C. No.18 Kel Teluk Tering – Batam Kota, Kepulauan Riau
Perwakilan Natuna – Jl. Datok Kayo Wan Mohamad Rasyid No 2 Ranai, Kabupaten Natuna Propinsi Kepri Telpon 0773-31630 Kodepos 29711
copyright © 2006 - 2017 . Keseluruhan Hak Cipta dilindungi Undang-undang | http://gardanunsantaraonline.com

Lewat ke baris perkakas