Connect with us

Advertorial

Sekda dan Kacab BPJS Kesehatan Tanjungpinang Bahas Kendala Rujukan

Diterbitkan

Pada

GDN Online, Natuna- Sekretaris daerah kabupaten Natuna Wan Siswandi menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang harus dikomunikasikan terkait penyelenggaraan pelayanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Natuna. Diantaranya masalah bentuk jaminan bagi pasien yang harus dirujuk keluar daerah.

“Informasi ini sangat penting untuk disepakati bersama mengingat sejauh ini, pertanggungan yang didapat hanya bagi biaya transportasi dan perawatan pasien, sedangkan bagi keluarga yang mendampingi tidak mendapatkan bantuan. Oleh karenanya, melalui pertemuan ini diharapkan dapat disepakati solusi tepat tanpa melanggar regulasi penyelenggaraan pelayanan BPJS kesehatan di Kabupaten Natuna.” jelas Wan Siswandi saat menggelar pertemuan dengan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tanjungpinang beserta rombongan,Selasa (12/03).

Menangagpi keluhan masyarakat yang disampaikan Sekdakab Natuna,Kepala Cabang BPJS Tanjung Pinang Lenny Marlina menerangkan bahwa saat ini BPJS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 masih fokus ditugaskan untuk melakukan audit terhadap seluruh pelayanan kesehatan berbasis pemerintah daerah, baik RSUD, Puskesmas maupun Pustu yang sudah berjalan sejak bulan Desember 2018 sampai Januari 2019.

“Audit ini ini dimaksudkan agar anggaran pertanggungan berobat bagi masyarakat dapat disalurkan secara benar dan tepat sasaran sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua golongan peserta BPJS, yaitu peserta mampu dan tidak mampu, baik melalui kerjasama dengan pemerintah daerah maupun pribadi.,” jelas Lenny M.

Terkait dengan kepatuhan dari seluruh warga negara Indonesia untuk medaftarkan diri sebagai peserta JKN KIS pada segmen mampu, menurut Lenny ketetapan tersebut sudah diwajibkan paling lama pada 1 Januari 2019 lalu.

” Meski sudah berlaku, namun hal diatas belum dapat diterapkan karena masih menunggu Peraturan dari Menteri Dalam Negeri terkait sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat mampu yang belum mendaftarkan diri sebaga anggota JKN KIS.” jelas Lenny.

Namun untuk Kabupaten Natuna, menurut Lenny  seluruh masyarakatnya sudah dijamin melalui program Universal Healt Coverage (UHC), sehingga hal ini sudah dapat berjalan sesuai harapan. Selain itu, para pemilik Kartu JKN – KIS diharapkan pula agar dapat menjaga, agar tidak rusak atau hilang sehingga dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.

Lenny juga menambahkan bahwa pihaknya sangat membutuhkan bantuan informasi, terutama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jika terdapat perubahan kondisi keluarga yang dialami, seperti kelahiran anak, yang harus dilaporkan paling lambat 28 hari setelah peristiwa kelahiran anak.

“Melalui UHC yang sudah disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dengan BPJS Tanjungpinang, setiap kelahiran bayi sudah mendapatkan pertanggungan secara otomatis dari Pemerintah Daerah.” Tambah Lenny.

Lenny mengharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan bidang pelayanan kesehatan agar dapat terus mendukung sosialisasi Informasi ini kepada masyarakat, bagi mendukung upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan. (red)

Continue Reading
Advertisement
Klik Untuk Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top News


Penerbit dan Pengelola : PT Garda Nusantara Intermedia | Akta No. 09 tanggal 21 Desember 2017 Notaris: Raden Dian Nugroho Kusuma, SH, M.Kn
Pengesahan Kemenkum HAM :No AHU 0058430. AH. 01.01 Tahun 2017
Alamat Redaksi/Usaha: Komplek Citra Batam Blok C. No.18 Kel Teluk Tering – Batam Kota, Kepulauan Riau
Perwakilan Natuna – Jl. Datok Kayo Wan Mohamad Rasyid No 2 Ranai, Kabupaten Natuna Propinsi Kepri Telpon 0773-31630 Kodepos 29711
copyright © 2006 - 2017 . Keseluruhan Hak Cipta dilindungi Undang-undang | http://gardanunsantaraonline.com

Lewat ke baris perkakas