Connect with us

Advertorial

Lindungi Disabilitas, DPRD Natuna Ajukan 2 Ranperda Inisiatif

Diterbitkan

Pada

 GDN Online, Natuna-Angota DPRD Natuna mengajukan 2 (dua) Ranperda Inisiatof guna menyikapi besarnya jumlah peyandang disabilitas di Natuna yang terdata berjumlah 600 Orang, dan terwujudnya ketertiban umum, lingkungan yang aman tertib dan tentram serta terbebas dari perbuatan tindakan penyakit masyarakat.

“Lahirnya 2 Ranperda Inisiatif bukan karena muatan politis namun sebagai bentuk tanggungjawab sebagai legislasi yang melaksanakan salah satu fungsi DPRD, semoga kedepannya akan lahir Ranperda- Ranperda yang dapat mengakomodir kepentingan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat daerah pada umumnya.” Jelas ketua Pansus Harken, S.Pd.Ek, dihadapan sidang paripurna.

Adapun Ranperda- Ranperda Inisiatif yaitu :

  1. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak- hak Penyandang disabilitas
  2. Ranperda tentang Ketertiban Umum.

” Ranperda ini dalam penyusunan sudah melalui tahapan dari perencanaan, pelaksanaan serta pembahasan bersama-sama baik dengan OPD, Anggota Pansus, Tim Fasilitasi serta kanwil hukum dari humas Provinsi Kepri, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri sehiggga Ranperda Inisiatif ini tersusun lengkap secara lengkap dengan naskah akademis.” Tambah Harken.

Daeng Amhar, saat memimpin rapat menjelaskan, bahwa Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Pemerintah Daerah. Hal ini berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat 6. Sedangkan prosedur tata cara pembentukannya diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 80 tahun 2015, tentang pembentukan produk hukum daerah beserta perubahannya.

“Yaitu Permendagri nomor 120 tahun 2018, dimana pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jelas Daeng Amhar.

Sesuai mekanisme dan tata tertib  di DPRD, Ranperda Inisiatif harus mendapat persetujuan semua anggota DPRD untuk itulah perlu disampaikan dala forum rapat peripurna.

” Persetujuan paripurna inilah yang nanti sebagai dasar agar Ranperda Inisiatif yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Natuna, dan selanjutnya Kepala Daerah akan memberikan Pendapat terhadap Ranperda tersebut, ” jelas Harken lebih jauh.

Saat ini menurut Harken mengatakan penyandang disabilitas di Kabupaten Natuna sesuai data OPD ada di lima kecamatan yakni  masing-masing; Kecamatan Midai, Suak Midai, Bunguran Timur, Bunguran Batubi dan Bunguran Tengah.

“Total kurang lebih ada ada 136 penyandang disabilitas yang terdata  di di Bungtim saja,  jika digabung dengan kecamatan lainnya maka diseluruh Kabupatren Natuna kurang lebih terdata sekitar 600 orang, banyaknya data inilah dasar penguat bagi kami selaku Legislatif untuk menyusun Ranperda yang bisa mengatur Perlindungan serta Pemenuhan hak khususnya Penyandang Disabilitas di Natuna.” Teranag Harken.

Sementara untuk Ranperda Ketertiban Umum di Kabupaten Natuna menurut Harken disesuaikan dengan amanat penting dalam undang undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tujuannya adalah terwujudnya ketertiban umum di daerah dan terwujudnya lingkungan yang aman tertib dan tentram serta terbebas dari perbuatan tindakan dari perlakuan penyakit masyarakat. (red)

Top News


Penerbit dan Pengelola : PT Garda Nusantara Intermedia | Akta No. 09 tanggal 21 Desember 2017 Notaris: Raden Dian Nugroho Kusuma, SH, M.Kn
Pengesahan Kemenkum HAM :No AHU 0058430. AH. 01.01 Tahun 2017
Alamat Redaksi/Usaha: Komplek Citra Batam Blok C. No.18 Kel Teluk Tering – Batam Kota, Kepulauan Riau
Perwakilan Natuna – Jl. Datok Kayo Wan Mohamad Rasyid No 2 Ranai, Kabupaten Natuna Propinsi Kepri Telpon 0773-31630 Kodepos 29711
copyright © 2006 - 2017 . Keseluruhan Hak Cipta dilindungi Undang-undang | http://gardanunsantaraonline.com

Lewat ke baris perkakas