Connect with us

Advertorial

Perda Terkait TPI Selat Lampa Masih Butuh Banyak Perbaikan.

Diterbitkan

Pada

 

GDN Online, Natuna– Ketua pansus Perda TPI Selat Lampa menyayangkan Ranperda TPI /SKPT Selat Lampa yang di serahkan oleh pihak eksekutif belum lengkap, Nampaknya pihak Dinas KP Natuna belum siap.

” Kita sudah dari tahun 2018 meminta  agar Ranperda perikanan/ pelangan ikan SKPT Selat lampa segera diajukan untuk dibhas, teta[pi baru mei 2019 lalu ranperda ini diajukan bersama belasan perda ainnya, pansus susah membaca isinya, ternya isinya hanya normatif saja, tidak meberikan solusi sedikitpu dengan kondisi lapangan dan kebutuhan nelayan natuna maupun peleangan ikan di selat lampa, ini lihat sendiri cuma 9 lembar, isinya normatif saja,” Jelas ketua pansus Harken H dihadapan pewarta dan seunlah anggota Pansus lainnya.

Sentra Pelelangan Ikan di Kawasan Perikanan Terpadu Selat Lempa Natuna

Harken menilai dinas perikanan Natuna belum menyiapkan secara matang Ranperda terkait TPI Selat Lampa maupun masalah nelayan Natuna.

” Tampaknya Ranperda ini belum disusun dengan matang, masih banyak perlu perbaikan dan tambahan, setelah Pansus kemaren kunker ke salah satu kabupaten yang dinilai berhasil mengelola potensi perikanan mereka, ranperda kita sangat jauuh dari sempurna, kita tidak mau pengesahan Ranperda ini buru-buru justru menyelahi aturan yang lebih tinggi, untuk itu awal bulan Juli kita akan panggil kembali DKP Natuna dan eksekuif untuk membahas kembali Ranperda TPI Selat Lampa ini,” Tambah Harken.

bagimana penjelasan lengapnya silahkan menyimak Vidio Garda Nusantara TV.

 

Padahal pada 11 Mei 2019 lalu  Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti di Selat Lampa mengatakan, pemerintah Kabupaten Natuna perlu menyiapkan peraturan daerah (Perda) untuk pengelolaan bongkar muat barang di pelabuhan perikanan.

“Pemerintah pusatsudah mengoperasikan sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT) di Selat Lampa. Keberadaan SKPT untuk menampung seluruh hasil tangkapan kapal ikan di laut Natuna Utara. Nantinya seluruh kapal ikan yang beroperasi di laut Natuna Utara, bongkarnya di SKPT Selat Lampa,” Terang MenKP Susi Pudjiastuti.

Dijelaskan Susi, pendapatan dari kegiatan bongkar muatan barang kapal perikanan di pelabuhan SKPT adalah hak dari pemerintah daerah yang nantinya dapat sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

”Saya minta supaya Pemda Natuna segera membuat perda bongkar muat di sini. Apalagi saat ini kapal dari Jakarta dan Jawa sudah ada ratusan menangkap ikan di laut Natuna,” jelasnya.

Susi mengatakan, dijalankannya perda bongkat muatan barang kapal perikanan di SKPT Selat Lampa tersebut, akan berimbas pada pendapatan dan keuntungan untuk Pemerintah Kabupaten Natuna, terhadap beroperasinya SKPT di Selat Lampa.

”Pemda Natuna harus menerima retribusi dan PAD dari kegiatan di SKPT. Di samping itu akan ada lowongan pekerjaan bagi masyarakat Natuna,” ujarnya. (red)

Top News


Penerbit dan Pengelola : PT Garda Nusantara Intermedia | Akta No. 09 tanggal 21 Desember 2017 Notaris: Raden Dian Nugroho Kusuma, SH, M.Kn
Pengesahan Kemenkum HAM :No AHU 0058430. AH. 01.01 Tahun 2017
Alamat Redaksi/Usaha: Komplek Citra Batam Blok C. No.18 Kel Teluk Tering – Batam Kota, Kepulauan Riau
Perwakilan Natuna – Jl. Datok Kayo Wan Mohamad Rasyid No 2 Ranai, Kabupaten Natuna Propinsi Kepri Telpon 0773-31630 Kodepos 29711
copyright © 2006 - 2017 . Keseluruhan Hak Cipta dilindungi Undang-undang | http://gardanunsantaraonline.com

Lewat ke baris perkakas