Connect with us

Advertorial

Paripurna Terima LPJ Bupati TA 2018, Fraksi DPRD Natuna Berikan Catatan.

Diterbitkan

Pada

GDN Online Natuna- 6  Fraksi DPRD Natuna menyetujui LKPJ Bupati Natuna TA 2018, persetujuan ini disampaikan dalam paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi yang dihadiri langsung oleh Bupati Natuna, Drs H Abdul Hamid Rizal, M.Si, Sekda Natuna, Wan Siswandi, S.Sos., M.Si dan sejumlah pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Natuna, Selasa (16/07)

Wakil Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar yang memimpin rapat dalam sambutannya memyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 telah memasuki tahap akhir.

“Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.” Jelasnya.

Menurut Amhar Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna telah menjalankan tugasnya seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pada gilirannya DPRD Natuna menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan membentuk Pansus sesuai Surat Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Sementara dalam Pandangan Akhir seluruh Fraksi DPRD Natuna, mulai dari Fraksi DEMOKRAT, GOLKAR, PAN, PPP, PNR, dan GERNAS, dapat menerima dan menyetujui Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Natuna.

Pandangan Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Eri Marka  meminta Pemerintah Daerah terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sector, terutama Pariwisata, selalu menyandarkan peraturan perundang-undangan dalam pengelokaan anggaran agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan optimalisasi penyerapan anggaran, memperhatikan aspirasi masyarakat, serta pelaporan yang lebih terbuka dan terukur.

Sementara Fraksi Demokrat yang dibacakan Dwitra Gunawan juga menyoroti  Pemerintah Daerah Natuna dapat melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga dapat memberikan perhatian khusus bagi peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan tenaga guru.

“Persoalan pencari kerja terbuka seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat kelulusan perguruan tinggi yang belum dapat diserap daerah, solusi harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah,” kata Dwitra Gunawan.

Sedangkan Fraksi PPP melalui Sekertarisnya, H. Pang Ali berpesan  agar Pemerintah Daerah memperhatikan dunia pendidikan juga menyampaikan beberapa usulan, diantaranya meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikan sejumlah proyek kegiatan yang hingga saat ini masih mangkrak, minta agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kegiatan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus.

“Kami minta agar Bupati Natuna melalui pimpinan DPDR Natuna dapat menanggapi dengan serius dan melaksanakan apa yang menjadi pandangan akhir dari setiap fraksi,” ujar Pang Ali.

Fraksi PNR juga minta agar kepala daerah Natuna dapat memperhatikan usur efektifitas,tertib administrasi, efisiensi, dan transparan dengan mengedepankan skala prioritas pada kepentingan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program pembangunan.

Selanjutnya Ranperda laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2018, akan disampaikan kepada gubenur Provinsi Kepulauan Riau guna mendapatkan pengesahan. (red)

Top News


Penerbit dan Pengelola : PT Garda Nusantara Intermedia | Akta No. 09 tanggal 21 Desember 2017 Notaris: Raden Dian Nugroho Kusuma, SH, M.Kn
Pengesahan Kemenkum HAM :No AHU 0058430. AH. 01.01 Tahun 2017
Alamat Redaksi/Usaha: Komplek Citra Batam Blok C. No.18 Kel Teluk Tering – Batam Kota, Kepulauan Riau
Perwakilan Natuna – Jl. Datok Kayo Wan Mohamad Rasyid No 2 Ranai, Kabupaten Natuna Propinsi Kepri Telpon 0773-31630 Kodepos 29711
copyright © 2006 - 2017 . Keseluruhan Hak Cipta dilindungi Undang-undang | http://gardanunsantaraonline.com

Lewat ke baris perkakas