Connect with us

Advertorial

RIUH LAUT NATUNA UTARA, MASYARAKAT NATUNA DAPAT APA ?

Diterbitkan

Pada

ID Search 2 Avatar image 0:33 / 2:36 Nelayan Natuna Jangan Resah, TNI Jaga Laut Natuna 119 views•Jan 4, 2020 2 0 SHARE SAVE Gardanusantara TV Multimedia 157 subscribers Pangkogabwilhan I Laksdya Yudo Margono : " Laut Natuna Utara Aman, Nelayan Natuna Tak Perlu Resah, Silahkan Beraktifitas Seperti Biasa" 1 Comment Gardanusantara TV Multimedia Add a public comment... xxx bbb xxx bbb 2 days ago tolok dikawal pak biar mereka lebih aman Up next AUTOPLAY 8:34 NOW PLAYING Adu Kuat China VS Indonesia di Natuna CNBC Indonesia 931K views New 59:38 NOW PLAYING CERITA SUKSES MODAL 100RIBU UNTUNG MILYARAN DARI USAHA CEMILAN Christina Lie Recommended for you 15:51 NOW PLAYING Untung 2X Lipat berbisnis Cara Rasulullah - Koh Steven Ketua MCI Vertizone TV Recommended for you 11:01 NOW PLAYING Kedaulatan Indonesia Kembali Diganggu di Natuna CNN Indonesia 249K views New 14:19 NOW PLAYING Soal Natuna, Indonesia Tidak Boleh Kalah Dengan Tiongkok! KOMPASTV 35K views New 1:04:20 NOW PLAYING [Motivasi Niaga] PEMENANG MENGAMBIL SEMUANYA - Mardigu Wowiek Niaga TV Recommended for you 12:54 NOW PLAYING PNS gaji tinggal sedikit | Yuk Bebas HUTANG 2 | Arli Kurnia Arli Kurnia 46K views New 13:37 NOW PLAYING 10 SIFAT UANG YANG BIKIN KAYA RAYA Tom MC Ifle Recommended for you 30:01 NOW PLAYING Dialog tvOne: Kapal Cina Masuk Laut Natuna (5/1/2020) tvOneNews 135K views New 7:03 NOW PLAYING Patroli Udara Perairan Natuna CNN Indonesia 971K views New 1:02:56 NOW PLAYING BONGKAR TIPS Dropship Internasional AMAZON Yoyok Rubiantono Christina Lie Recommended for you Menteri Nadiem Makarim berbicara tentang Kepemimpinan Sekolah KEMENDIKBUD RI 703K views CARA RAHASIA MENGUBAH TANAH DI DALAM GANG JADI MESIN UANG RATUSAN JUTA DBTEAM Studio Recommended for you Cara Cari Modal Usaha Tanpa Riba - Saptuari Sugiharto Teras Dakwah Recommended for you ♨ GOKIL ❗STRATEGI BISNIS UPNORMAL DALAM MENINGKATKAN OMSET & PROFIT Dewa Eka Prayoga Recommended for you NATUNA 🔴 MANTAN PANGLIMA TNI ANGKAT BICARA ~BERITA VIRAL TERBARU HARI INI 06 JANUARI 2020 KATAKU 479K views New Biaya pembuatan PLTS solar home sistem 2000 Watt rumahan bengkel pengering Recommended for you SEJARAH BERDIRINYA FREEPORT( history of the establishment of freeport) mas gun 1.3M views Hal yang Merubah Hidup Saya di 2019 Christina Lie 58K views New Apa yang Diajarkan Ayah Kaya Pada Anaknya? Animasi Rich Dad Poor Dad, Robert T Kiyosaki IndoReview IndoReview Recommended for you Embed Video Start at 0:33 EMBED OPTIONS Show player controls. Enable privacy-enhanced mode. API Reference Developer Sample By embedding YouTube videos on your site, you are agreeing to YouTube API Terms of Service
Kawasan Laut Natuna Utara

GDN Online, Natuna- Riuhnya pemberitaan dan viralnya kabar Laut Natuna dalam seminggu terakhir memang mengagumkan, dari Ungahan sebuah vidio amatir viraL di medsos hingga berkembang menjadi perhatian nasional bahkan internasional, pertanyaanya Natuna dapat apa, tepatnya kami masyarakat kecil yang di Natuna dapat apa?


Memperhatikan dan mengamati opini maupun statemen dari yang ahli hingga ynag mengaku ahli (juga termasuk ahli copas-red) berbagai pendapat berkembang menjadi isu kecang sekencang angin musim utara yang memang mingu-mingu ini kembali bertiup kencang.


Soal Kedaulatan NKRI di laut Natuna Utara sudah tegas dan di akui PBB, Presiden RI, Menteri Luar Negri, Menkopolhukam satu kata, Wilayah yang diributkan SAH dan diakui dunia milik NKRI.
Soal klaim garis putus-putus itu cuma pernyataan sepihak Oknum Negara Tiongkok.


Dari begitu banyak pendapat dan penjelasan, Maka penjelasan prof Hikmahanto Juwano dikutip dari detik,com yang jernih melihat persoalan,

Guru Besar UI bidang Hukum Internasional, Prof Hikmahanto Juwana, meluruskan mispersepsi mengenai isu Natuna yang tengah ramai dibahas. Hikmahanto mengatakan ada kesalahpahaman mengenai Coast Guard China dan wilayah kedaulatan Indonesia.

“Di masyarakat dan berbagai media mempersepsikan bahwa Coast Guard China memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Padahal persepsi demikian tidak benar. Sejumlah kejadian menunjukkan Coast Guard China dan kapal-kapal nelayan China memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara,” kata Hikmahanto dalam keterangannya, Senin (6/1/2020).

Hikmahanto lantas menjelaskan mengenai ZEE. Menurut dia, ZEE tidak berada di laut teritorial tetapi di laut lepas (high seas).

“Di laut lepas tidak dikenal konsep kedaulatan negara dan karenanya negara tidak boleh melakukan penegakan kedaulatan. Dalam konsep ZEE maka sumber daya alam yang ada dalam ZEE diperuntukkan secara eksklusif bagi negara pantai. Inilah yang disebut sebagai hak berdaulat atau sovereign right,” ujar dia.

Dia mengatakan yang dipermasalahkan di Natuna Utara adalah hak berdaulat berupa ZEE dan bukan tentang kedaulatan.

“Dalam konteks yang dipermasalahkan di Natuna Utara adalah hak berdaulat berupa ZEE dan sama sekali bukan kedaulatan. Oleh karenanya situasi di Natuna Utara bukanlah situasi akan ‘perang’ karena ada pelanggaran atas kedaulatan Indonesia. Kalaupun ada pelibatan kapal-kapal dan personil TNI-AL maka pelibatan tersebut dalam rangka penegakan hukum,” jelas Hikmahanto.

“Untuk diketahui berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU TNI maka TNI-AL selain bertugas untuk menegakkan kedaulatan, diberi tugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Adapun yang dimaksud wilayah laut yurisdiksi nasional salah satunya adalah ZEE,” sambung dia.

Jadi pertayaan besarnya adalah dalam hiruk pikuk ini masyarakat Natuna dapat apa? dan Bagimana cara mendapatkannya?

Masyarakat NATUNA yang dimaksud adalah masyarakat kecil, masyarakat umum, bukan oknum politisi atau oknum yang haus kekuasaan, dan cari panggung, juga kelompok yang punya hiden agenda.

Tentu Masyarakat Natuna berharap kesejahteraan, kemandirian ekonomi, bisa bekerja berbasis sumberdaya kelautan dengan aman, mudah dan mencukupi.

Caranya ?

  1. Wujudkan kawasan ekonomi khusus ini merupakan peningkatan status dari status KAPET yang sejak 1996 di gaungkan dan PP sudah diteken 1999 tetapi h8ingga kini terabaikan. Kajiannya masterplannya dibuat oleh pak Habibi
  2. Bentuk pengelola perikanan tangkap di WPP 711 (sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat, pemprov, dan pemda serta swasta) perusahaan armada tnagkap modern dengan manjemen modern.
  3. Segera tingkatkan kapasitas SKPT Selat Lampa yang diintregasikan dengan pengolahan industri perikanan

Pada 20017 Natuna kedatangan Tim Pengawas DPR Tentang Daerah Perbatasan, ke Kabupaten Natuna, semula kami berharap tim ini menjadi klimak dari rencana pengembangan Natuna sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), yang digesa sejak tahun 1996 silam. Namun sayangnya, hal tersebut sama sekali tak disinggung dalam pertemuan.


Sebagaimana catatan gardanusantaraonline.com, gagasan tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), muncul sejak era orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Persisnya tahun 1996 diterbitkan Keppres Nomor 89 Tahun 1996 yang ditandantangi oleh Presiden Soeharto. Kabupaten Natuna masuk dalam daftar wilayah yang menjadi sasaran program.

Namun sayangnya program itu tak berjalan seperti harapan, karena berbagai kendala yang dihadapi. Namun pada tahun 1998, Presiden Soeharto kembali menerbitkan Keppres Nomor 54 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Keppres No. 14 Tahun 1995. Namun lagi-lagi program ini ‘senyap’.


Kemudian pada tahun 1999, dimasa kepemimpinan persiden BJ Habibie, terbit lagi Keppres tentang KAPET. yakni Keppres No 17 Tahun 1999 tentang perubahan atas Keppres No. 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Natuna sebagai daerah KAPET. Namun sayangnya sebelum program ini berjalan BJ Habibie tak lagi menjabat.

Kemudian pada tahun 2000 dimasa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, program KAPET kembali disinggung dengan terbitnya Keppres Nomor 150 Tahun 2000.

Sejak ditetapkan dengan serentetan Keppres itu, terakhir pemerintah sudah membentuk 14 KAPET. Namun itu pun sulit berkembang lantaran investor enggan menanamkan modalnya karena infrastruktur pendukung yang tidak memadai.

Adapun 14 Kapet itu antara lain, Sabang (Aceh), Natuna (Kepri), Khatulistiwa (Kalbar), Batulicin (Kalsel). Kemudian, DAS Kakab (Kalteng), Sasamba (Kaltim), Bima (NTB), Mbay (NTT). Lalu, Pare-Pare (Sulsel), Palapas (Sulteng), Bank Sejahtera (Sultra), Manado-Bitung (Sulut), Seram (Maluku) dan Teluk Cendrawasih (Papua).

Akan halnya di Natuna, KAPET sulit berkembang umumnya disebabkan oleh infrastrukturnya belum bisa mendukung untuk pengembangan ekonomi seperti diharapkan investor, semisal pelabuhan, jalan, ketersediaan bahan baku dan energi serta tenaga kerja semakin maksimal.

Sebenarnya sudah banyak sekali status yang dinobatkan kepada kabupaten Natuna selain sebagai wilayah perbatasan. Namun berbagai status tersebut, nyaris tak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Natuna sendiri.
Sebut saja status Natuna sebagai Kawasan Tertentu (PP Nomor 47 Tahun 1997), Kawasan Potensi Strategis di bidang pertambangan minyak dan gas (Keppres Nomor 14 Tahun 1995) dan Daerah Otonomi (UU Nomor 22 Tahun 1999).

Sebenarnya jika pemerintah pusat serius, Natuna sangatlah strategis, karena dekat dan bisa diupayakan berhubungan langsung dengan negara–negara tersebut. Laut Natuna juga yang menjadi lintasan utama oleh berbagai jenis kapal-kapal asing untuk kegiatan pelayaran dunia, mulai dari kapal niaga, kapal perikanan maupun kapal perang.
Hampir 40 persen kegiatan pelayaran di dunia melewati wilayah perairan Natuna. Sehingga tidak heran terlalu banyak negara yang berkepentingan dengan Natuna.

Potensi laut Natuna juga sangatlah besar data terakhir menunjukan potensi lestari perikanan Natuna sebesar 504.212,85 ton (kajian KOMNASKAJIKAN/KEPMEN NO. 45/MEN/2011), berbagai jenis ikan ekonomis berada di perairan Natuna, seperti ikan napoleon, kakap, kerapu, selar ekor kuning, lebam, mayung, tembang, kembung, tongkol dan masih bayak lagi jenis ikan lainnya.

Tidak hanya jenis ikannya saja tetapi jumlah ketersediaanya sangatlah banyak, sehingga menjadi menarik perhatian nelayan –nelayan yang berasal dari berbagai negara, seperti nelayan Thailand , Vietnam , Cina, untuk mengambil hasil laut berupa ikan dari perairan Natuna.

Natuna juga kaya akan gas. Total potensi gas diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik, data ini menunjukan gas yang dihasilkan oleh Natuna merupakan gas yang terbesar di dunia, ini semua menunjukan bahwa kontribusi alam Natuna cukup besar untuk pembangunan dan yang di berikan kepada Negara.

Bupati Natuna, H.A Hamid Rizal juga berulang kali bolak-balik ke Jakarta melakukan pertemuan dengan sejumlaha instnasi pemerintah mengenai program KAPET ini, namun hingga sekarang belumjuga ada kejelasan. Berbagai usaulan yang diajukan hanya sebatas ‘dibahas’, tanpa ada realisasi yang menggembirakan.


Berangkat dari faka ini, wajar jika Wabup Natuna Ngesti Yni Suprapti dalam pertemuan dengan TImwas DPR-RI saat itu mengatakan bahwa nasib kabupaten Natuna tidak seperti harapan masyarakatnya. Bahkan progres pembangunan sebagaimana diinginkan pemerintahan presiden Joko Widodo, melalui Nawa Citanya, tidak bisa berjalan sepenuhnya.


”Presiden Jokowi sudah tiga kali datang ke Natuna. Namun segala harapan dan program yang dicanangkan dari Nawa cita yang diunggulkan, belum sepenuhnya terealisasi,” tegas Ngesti.

Wabup saat itu juga menyebutkan, saat berkunjung ke Natuna, PresidenJokowi menjelaskan soal lima Pilar pembangunan yang harus dilakukan di Kabupaten Natuna. Namun yang bisa direalisir cepat hanya dua pilar saja.


“Saat ini pembangunan Pelabuhan Ikan Terpadu serta sektor Pertahan dan Ketahanan untuk pembangunan TNI yang Nampak hasilnya. Sementara tiga pilar lainnya tidak ada perkembangan signifikan. seperti pembangunan sektor pariwisata dan sektor Migas, ” ujar Wabup.

Tak bisakah Negara hadir di laut Natuna, bukan hanya TNI dan sejumlah perangkat pengamanan dan penegakan hukum di laut Natun Utara. tetapi betulbetul hadir mewakili masyarkat Natuna dan negara NKRI dalam bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di WPP 711 ?

Mungkinkah SKPT Selat Lampa bisa di intergasikan dengan armada kapal penangkap ikan yang modern dan dikelola dengan manajeman modern, sebuah perusahaan join antara Pemerintah Pusat melaui BUMN, dan sahamnya di bagi antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah Natuna dengan porsi pemerintah Natuna mendapat porsi lebih besar sebagai warga tempatan.

Pak Presiden jokowi dan jajarannya tolong ajarkan kami yang di Natuna agar Natuna bisa mandiri dan mencukupi kebutuhanya tanpa mengandalkan sektor migas yang hingga hari ini juga tak pernah tau seperti apa manajemen pengelilaanya secara terbuka.

Kenapa NKRI tak buat sama persis dengan apa yang saat ini dibuat Tiongkok ?

(red)

Top News


Penerbit dan Pengelola : PT Garda Nusantara Intermedia | Akta No. 09 tanggal 21 Desember 2017 Notaris: Raden Dian Nugroho Kusuma, SH, M.Kn
Pengesahan Kemenkum HAM :No AHU 0058430. AH. 01.01 Tahun 2017
Alamat Redaksi/Usaha: Komplek Citra Batam Blok C. No.18 Kel Teluk Tering – Batam Kota, Kepulauan Riau
Perwakilan Natuna – Jl. Datok Kayo Wan Mohamad Rasyid No 2 Ranai, Kabupaten Natuna Propinsi Kepri Telpon 0773-31630 Kodepos 29711
copyright © 2006 - 2017 . Keseluruhan Hak Cipta dilindungi Undang-undang | http://gardanunsantaraonline.com

Lewat ke baris perkakas